Rabu, 26 Agustus 2009

Benturan Kepentingan (Conflict of Interest)

Intisari dari sebuah catatan:

Judul:

Benturan Kepentingan (Conflict Of Interest)

Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kawasan Konservasi

(Studi Analisis di Taman Nasional Kerinci Seblat)

Oleh:

David

Pengelolaan sumber daya alam di kawasan konservasi sering sekali terjadi benturan kepentingan (conflict of interest) dengan berbagai sektor yang mengedepankan ego sektoral, semua demi kemakmuran rakyat sesuai tujuan dari negara Republik Indonesia yang ada dalam Undang Undang Dasar 1945 selain itu ada yang mengatasnamakan kepentingan dunia serta masa depan.

Tumpang tindihnya berbagai peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan sumber daya alam di kawasan konservasi serta ditambah lagi berbagai kepentingan mulai dari masyarakat disekitar kawasan konservasi dan berlindung dalam aturan adat istiadat yang hidup ratusan tahun, pemerintah daerah dengan otonomi daerahnya, instansi-instansi lain yang merasa berhak karena apa yang ada di bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung diatur dalam peraturan perundang-undangan sektoralnya, lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang bersama-sama maupun bersebrangan dengan kebijakan yang ada serta pihak-pihak lain yang merasa berkepentingan dengan sumber daya alam yang ada terutama dikawasan konservasi mulai dari masyarakat sekitar kawasan konservasi sampai dengan masyarakat dunia serta tujuan yang berbeda-beda. Hal-hal tersebut menyebabkan terjadinya benturan kepentingan (conflict of interest) tersebut semakin lama menjadi semakin besar dan luas.

Ini disebabkan masing-masing leading sector tersebut mengacu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menaunginya dan menyebabkan benturan kepentingan antara para pihak terutama yang berada di lapangan. Benturan kepentingan yang terjadi membuat jalan buntu dari semua pihak akibat dari saling mempertahankan kepentingan masing-masing sektor sesuai dengan kebijakan yang diambil. Saat ini belum ada sebuah aturan ataupun kebijakan yang digunakan sebagai payung untuk menetrailisir agar tidak terjadi benturan kepentingan yang terjadi dalam pengelolaan sumber daya alam.

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam penemuan hukum ” suatu peraturan haruslah memenuhi tiga unsur yaitu keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan yang seimbang”. Semua sektor menyatakan bahwa kebijakan yang diambil merupakan amanat undang-undang yang memenuhi tiga kriteria dari penemuan hukum tersebut.

Taman Nasional Kerinci Seblat merupakan salah satu kawasan konservasi yang sangat rentan dengan benturan kepentingan (conflict of interest), ini dikarenakan lawas daerah yang meliputi 4 provinsi yang didalamnya terdapat 13 kabupaten dan 2 kota. Keanekaragaman penduduk dari berbagai suku dan adat istiadat. Keanekaragaman hayati yang menjadi sumber plasma nutfah serta banyaknya sumberdaya yang terkandung didalamnya yang belum sepenuhnya tergali dan terjamah seperti potensi gas, air, mineral dan lain sebagainya. Potensi lain yang jelas nampak adalah potensi lahan, kayu dan non kayu.

Taman Nasional merupakan salah satu kawasan konservasi yang merupakan benteng terakhir dari tekanan peradaban, mempunyai kekuatan hukum melalui Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Undang-undang ini hanya mengatur tentang sektor Konservasi sumber daya alam dan ekosistemya. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juga menjadi salah satu dasar dalam pengelolaan sumber daya alam di kawasan konservasi. Pengaturan tentang pengelolaan sumber daya alam di Indonesia sangat banyak dengan kebijakan sektoral yang ada seperti konservasi, kehutanan, pertanian, pertanahan, pertambangan, sumber daya air dan tata ruang semakin membuat benturan tersebut muncul.

Untuk mengantisipasi benturan kepentingan tersebut negara telah diamanatkan dalam ketetapan MPR dengan nomor TAP MPR RI No IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan SDA. TAP MPR ini meminta agar negara melakukan berbagai macam tindakan untuk melakukan pembaharuan dalam pengelolaan sumber daya alam agar tidak terjadi benturan kepentingan. Kegiatan yang diamanatkan berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

3. menghormati supremasi hukum dengan mengakomodasi keanekaragaman dalam unifikasi hukum;

4. mensejahterakan rakyat, terutama melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia Indonesia;

5. mengembangkan demokrasi, kepatuhan hukum, transparansi dan optimalisasi partisipasi rakyat;

6. mewujudkan keadilan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sumberdaya agraria dan sumberdaya alam;

7. memelihara keberlanjutan yang dapat memberi manfaat yang optimal, baik untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang, dengan tetap memperhatikan daya tampung dan dukung lingkungan;

8. melaksanakan fungsi sosial, kelestarian, dan fungsi ekologis sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat;

9. meningkatkan keterpaduan dan koordinasi antarsektor pembangunan dalam pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumberdaya alam;

10. mengakui dan menghormati hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumberdaya agraria dan sumberdaya alam;

11. mengupayakan keseimbangan hak dan kewajiban negara, pemerintah (pusat, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat), masyarakat dan individu;

12. melaksanakan desentralisasi berupa pembagian kewenangan di tingkat nasional, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat, berkaitan dengan alokasi dan manajemen sumberdaya agraria dan sumberdaya alam.

Dalam TAP MPR tersebut juga dibuat beberapa arah kebijakan dalam pengelolaan sumberdaya alam yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam dalam rangka sinkronisasi kebijakan antarsektor yang berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ketetapan ini.

2. Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumberdaya alam melalui identifikasi dan inventarisasi kualitas dan kuantitas sumberdaya alam sebagai potensi dalam pembangunan nasional.

3. Memperluas pemberian akses informasi kepada masyarakat mengenai potensi sumberdaya alam di daerahnya dan mendorong terwujudnya tanggung jawab sosial untuk menggunakan teknologi ramah lingkungan termasuk teknologi tradisional.

4. Memperhatikan sifat dan karakteristik dari berbagai jenis sumberdaya alam dan melakukan upaya-upaya meningkatkan nilai tambah dari produk sumberdaya alam tersebut.

5. Menyelesaikan konflik-konflik pemanfaatan sumberdaya alam yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum dengan didasarkan atas prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ketetapan ini.

6. Menyusun strategi pemanfaatan sumberdaya alam yang didasarkan pada optimalisasi manfaat dengan memperhatikan kepentingan dan kondisi daerah maupun nasional.

Pasal 7 TAP MPR sudah jelas dan tegas menyatakan bahwa Menugaskan Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden untuk segera mengatur lebih lanjut pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumberdaya alam dengan menjadikan Ketetapan ini sebagai landasan dalam setiap pembuatan kebijakan; dan semua undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yang tidak sejalan dengan Ketetapan ini harus segera dicabut, diubah, dan/atau diganti, serta Pasal 8 yang menugaskan kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera melaksanakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam serta melaporkan pelaksanaannya pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Tetapi ketetapan ini tidak terlaksana karena berbagai sebab yang salah satunya adalah kekuatan hukum dari TAP MPR itu sendiri, dalam hirarki peraturan perundang-undang sesuai UU No. 10 Tahun 2004, yang berlaku efektif pada bulan November 2004. Keberadaan undang-undang ini sekaligus menggantikan pengaturan tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada dalam Ketetapan MPR No. III Tahun 2000, Tata urutan peraturan perundang-undangan dalam UU PPP ini diatur dalam Pasal 7 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar 1945

2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

3. Peraturan Pemerintah

4. Peraturan Presiden

5. Peraturan Daerah, yang meliputi:

- Peraturan Daerah Provinsi

- Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

- Peraturan Desa

Dengan melihat semua susunan ini sangat dibutuhkan sebuah kebijakan yang sangat kuat oleh Presiden dan DPR untuk mengatisipasi benturan kepentingan yang terjadi, kebijakan tersebut dapat berupa sebuah peraturan perundang-undangan yang mencakup prinsip-prinsip serta arah kebijakan yang tertuang dalam TAP MPR RI No IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan SDA.

Dengan kebijakan yang dengan segera terealisasikan akan membuat tujuan negara dapat tercapai seperti yang diamanatkan oleh Undang Undang Dasar 1945 tanpa harus terjadi benturan kepentingan oleh masing-masing sektor dan tidak terjadi lagi ego sektoral dalam pengelolaan sumber daya alam khususnya di kawasan konservasi.

Daftar Pustaka:

Mertokusumo, Sudikno. Penemuan Hukum Liberty Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan:

1. Undang Undang Dasar 1945;

2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Eksosistemnya;

3. Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

4. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar